300 ribu Ha lebih hutan dan lahan gambut terbakar. Tiap tahun kebakaran hutan dan lahan gambut ini terbakar . Kenapa ya?
Ini karena kita gak ramah sama lingkungan maka lingkungan juga gak ramah sama kita. 99%kebakaran hutan karena manusia. Seperti apa saja langkah yang telah dilakukan pemerintah dan bagaimana program ke depan yang dianggap efektif bisa meminimalisir potensi karhutla di tanah air?
Berikut ini adalah ringkasan pelaksanaan diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 pada hari Senin tanggal 23 September 2019 di Ruang Serbaguna Roeslan Abdul Gani, Gedung Kemenkominfo, Jakarta
Pusat yang mengusung tema “Tanggap Bencana Karhutla”.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut adalah Dirjen Penegakan Hukum
Kementerian LHK Rasio Ridho Sani, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BPPT Hammam Riza, dan Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Apani Saharudin.
Berdasarkan data Sipongi dengan tajuk “Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2019” tampak kebakaran hutan atau lahan terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Hanya Jakarta dan Banten yang tidak. Secara rinci data itu menunjukkan bahwa sejatinya luas areal kebakaran hutan atau lahan
yang terjadi pada 2019 mengalami penurunan signifikan dibandingkan pada 2018.
Disebutkan, jika pada 2018 kebakaran terjadi di areal seluas total 510.564,21 Ha, maka di 2019 total luas areal terbakar adalah 328.722,00 Ha.Walau begitu, karhutla yang terjadi pada 2019 ini tidak bisa dipandang sebelah mata.Pasalnya luasan areal yang terbakar termasuk tinggi, bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan yang terjadi di 2017, yakni seluas 165.482,92 Ha. Bukan hanya itu, kebakaran yang terjadi saat ini juga tersebar di 32 provinsi, sedangkan pada 2017 di 30 provinsi.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang bersuara lantang
membeberkan bahwa tindak pidana pembakaran hutan dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah naungan beberapa korporasi. Dan langkah penegakan hukum pada lingkup
kewenangan KLHK telah digelar. Bentuknya adalah penyegelan terhadap 52 perusahaan pemegangi izinkonsensi, dengan total luas area sekitar 8.931 hektar. Dengan rincian diJambi 2 perusahaan, di Riau 8 perusahaan, Sumsel 1 perusahaan, Kalbar sebanyak 30 perusahaan Kalteng 9 perusahaan, dan Kaltim 2 perusahaan.
Selain itu, telah dilakukan pula penyidikan terhadap lima perusahaan terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, yaitu PT SKM (Kalbar), PT ABP (Kalbar), PT AER (Kalbar), PT KS (Kalteng), dan PT IFP (Kalteng).
Upaya penanggulangan kebakaran hutan
dan lahan (karhutla) serta asap di Sumatea dan Kalimantan terus dilakukan pemerintah. Melalui kerja tim Satuan Tugas (Satgas) terpadu. Pada 21/9/2019 dilaporkan hujan turun di Palangkaraya serta sebagian Kaltim dan Kalsel. Upaya menghasilkan hujan buatan juga terus dilakukan di Riau, mengingat di provinsi ini mengalami dampak asap karhutla dari provinsi tetangga (Jambi dan Sumsel)
Penanganan dampak asap sangat penting untuk terus-menerus dilakukan dengan cara hujan buatan atau teknik modifikasi cuaca. Karena saat ini masih musim kering, Satgas terus berupaya keras melakukan modifikasi cuaca dan water boombing. Tim pemadam darat juga terus bekerja siang malam untuk memadamkan titik api.
Tantangan pemadaman saat kebakaran terjadi di lahan gambut yang sulit dipadamkan.Berdasarkan data planologi KLHK, jumlah areal terbakar di Sumatra seluas 84.832 hektar, Kalimantan 98.316 hektar, dan Papua/Papua Barat seluas 6.296 hektar. Sehingga dari ketigapulau tersebut, totalnya kebakaran mencapai 189.444 hektar (Sumatra 44,78%, Kalimantan 51,90%, Papua/Papua Barat 3,32%).
Saat ini publik tengah membahas hanya karhutla Sumatra dan Kalimantan. Tapi, terdapat beberapa areal di daerah lain yang sedang mengalami karhutla sebagaimana areal restorasi gambut yang terbakar di tahun 2015 terdapat di 3 pulau tersebut. Jadi sebetulnya kita tidak bicara angka 328.000 hektar terbakar. Perlu juga ditegaskan bahwa 107.000 hektar di NTT
merupakan rumput baru di savanah.
Pemerintah sedang dan akan terus bekerja keras mengatasi situasi karhutla dan dampak asap saat ini.Saat ini tim Satgas lapangan yang terdiri dari BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api (MPA), swasta, Pemda, relawan, dan komunitas masyarakat lainnya yang
membantu, akan fokus pada upaya pemadaman baik darat maupun udara. Presiden Joko Widodo telah berpesan bahwa sebaik-baiknya mengatasi ancaman Karhutla adalah pencegahan. Namun saat api sudah membesar, tim Satgas tetap memiliki semangat pantangp sebelum padam.
Terkait dengan penyebab karhutla, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani mengatakan, ada tiga faktor utama. Yakni
- Manusia.
- Rusaknya ekosistem gambut
- Faktor cuaca.
Api enggak mungkin terjadi begitu saja
tanpa ada manusianya. Manusia yang dimaksud bisa berasal dari korporasi maupun masyarakat.Karena itulah maka perilaku korporasi dan masyarakat yang merupakanorang-orang yang ingin mendapat keuntungan secara finansial dengan dengan cara membakar hutan harus diubah.
Ada manusia-manusia yang ingin dapat keuntungan melalui proses ekonomi yang mudah dan murah dengan mereka membakar untuk membuka lahan. Sejatinya banyak instrumen yang bisa diterapkan untuk melawan praktik pembakaran hutan dan lahan. Mulai dari membangun kesadaran sampai
penegakan hukum.
Memperbaiki ekosistem gambut juga sangat penting. Budaya kepatuhan dari pengawasan, patroli, dan penegakan hukum yang sangat keras perlu dibangun. Soal penegakan hukum sudah dilakukan termasuk ke korporasi besar.
Perlunya kesadaran masyarakat juga digarisbawahi oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza. Bahkan Hammam mengatakan, kesadaranm berperan besar dalam upaya pencegahan karhutla.
Hammam berharap, Para petani menyadari perubahan fenomena cuaca pada bulan Maret dengan munculnya El Nino yang dikenal sebagai fenomena curah hujan berkurang dan mengakibatkan kekeringan.
Terkait pencegahan itu juga ya paling bagus kalau misalnya kitat bulan Maret itu adalah terjadinya El Nino maka antisipasi bisa dilakukan, sejak beberapa bulan sebelum fenomena tersebut terjadi. Misalnya, sebelum masa kekeringan datang sudahlah diantisipasi. Lahan-lahan gambut itu perlu disiram supaya muka airnya itu bisa dipantau.
Intinya pencegahan lebih baik dibandingkan penanganan. Oleh karenanya, ke depan harus ada program nasional yang memiliki fokus pada tindakan pencegahan. Sehingga peristiwa karhutla yang dianggap sebagai 'bencana langganan' ini bisa diminimalisir. Jadi harus dibuat sebuah program nasional yang memiliki independensi terhadap kejadian kebakaran ini.
0 komentar:
Posting Komentar